Jaga Keamanan Wisata, Polda Bali Ajak Konsulat Asing Tingkatkan Kerja Sama

JURNAL POLISI.NET, DENPASAR - Polda Bali bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menggelar kegiatan Pembinaan Komunitas Konsulat Asing di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (31/10/2025) pagi.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan perwakilan negara sahabat dalam pengawasan serta perlindungan warga negara asing (WNA) di Bali.

Acara tersebut dibuka oleh Kapolda Bali Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si. dengan tema “Peran Polda Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pengawasan serta Perlindungan Warga Negara Asing di Bali dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Guna Mendukung Program Pariwisata Berkualitas Provinsi Bali.”

Turut hadir Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Taufiq Hanafi, Wakapolda Bali Brigjen Pol. Komang Sandiarsa, perwakilan Kanwil Imigrasi Bali, PHRI Provinsi Bali, serta sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Bali.

Sebanyak 24 konsulat negara sahabat juga hadir, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Thailand.

Dalam sambutannya, Kapolda Bali menegaskan bahwa keamanan merupakan faktor utama dalam mendukung pariwisata yang berkualitas.

“Bali adalah destinasi dunia. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama agar pariwisata tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Kapolda juga menyoroti maraknya kasus yang melibatkan WNA, seperti penyelundupan narkoba, investasi fiktif, hingga kejahatan siber. Ia menegaskan bahwa Polda Bali tidak akan mentolerir pelanggaran hukum di wilayah hukumnya.

Dalam paparannya, Karo Ops Polda Bali menyampaikan bahwa selama tahun 2025, sebanyak 236 WNA telah dideportasi oleh pihak Imigrasi.

Negara asal terbanyak berasal dari Rusia, Amerika Serikat, Australia, Ukraina, dan India.

Selain deportasi, operasi yustisi yang digelar di berbagai villa dan hotel juga menemukan sejumlah pelanggaran administrasi keimigrasian.

Pada sesi tanya jawab, perwakilan Konsulat Korea Selatan menyoroti kasus kejahatan lintas negara seperti penipuan dan eksploitasi terhadap WNA maupun yang dilakukan oleh WNA di Bali.

Menanggapi hal itu, Kapolda Bali menyatakan siap meningkatkan kerja sama penegakan hukum dengan seluruh perwakilan konsulat dan instansi terkait.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan imigrasi dan konsulat agar penegakan hukum berjalan maksimal dan Bali tetap aman,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Kapolda Bali menegaskan bahwa pertemuan antara Polda Bali, Pemprov Bali, dan komunitas konsulat asing akan dijadikan agenda rutin untuk memperkuat komunikasi dan sinergi lintas sektor.

Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara Kapolda Bali, pejabat utama Polda Bali, perwakilan konsulat negara sahabat, dan tamu undangan dari berbagai instansi.

(Red)